Pengaruh Militer dalam Kebijakan Politik Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi. Sejak era kemerdekaan, militer telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam politik Indonesia. Dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, kehadiran militer dalam kebijakan politik selalu terasa kuat.
Menurut pakar politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Siti Zuhro, “Militer memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Dalam banyak kasus, kepentingan militer seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat.”
Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kudeta militer yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1965. Kejadian ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh militer dalam kebijakan politik pada masa itu.
Namun, seiring dengan reformasi tahun 1998, peran militer dalam kebijakan politik mulai berkurang. Presiden Abdurrahman Wahid bahkan pernah mengeluarkan surat perintah yang membatasi peran militer dalam kebijakan politik. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kritik terhadap keberadaan militer dalam politik Indonesia.
Menurut pengamat politik, Dr. Indria Samego, “Meskipun sudah ada reformasi, namun pengaruh militer masih terasa kuat dalam kebijakan politik. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang menunjukkan bahwa militer masih memiliki kekuasaan yang besar.”
Dengan demikian, Pengaruh Militer dalam Kebijakan Politik Indonesia masih menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi peran militer dalam kebijakan politik guna memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu diutamakan.