Strategi pengembangan peran militer dalam sistem politik Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat sejarah panjang negara ini yang pernah mengalami campur tangan militer dalam pemerintahan. Pelajaran dari negara-negara lain dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi yang tepat.
Menurut Prof. Rizal Ramli, ekonom senior Indonesia, “Peran militer dalam sistem politik harus dibatasi sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hal ini penting agar negara tidak terjebak dalam otoritarianisme yang bisa merugikan demokrasi.”
Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, peran militer dalam sistem politik sudah jelas terdefinisi. Mereka menempatkan militer sebagai institusi yang bersifat profesional dan tunduk pada perintah dari pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Namun, di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam mengembangkan peran militer yang ideal dalam sistem politik. Terkadang, campur tangan militer dalam politik masih terjadi, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
Menurut Dr. Evan Laksmana, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, “Penting bagi Indonesia untuk belajar dari negara-negara lain dalam mengembangkan strategi pengembangan peran militer yang sesuai dengan prinsip demokrasi.”
Sebagai negara demokratis, Indonesia harus memastikan bahwa militer bertindak sesuai dengan aturan hukum dan tidak terlibat dalam politik praktis. Maka dari itu, pengembangan strategi yang tepat sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan antara peran militer dan sistem politik yang demokratis.
Dengan mengambil pelajaran dari negara-negara lain, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam memperkuat peran militer yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil. Hal ini akan membantu mewujudkan sistem politik yang stabil dan demokratis di Indonesia.