Tantangan sosial dan politik dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng. Berbagai masalah yang muncul di masyarakat serta campur tangan politik seringkali menjadi hambatan dalam upaya menegakkan hukum di tanah air.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, tantangan sosial seperti tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam penegakan hukum di Indonesia. “Korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk diatasi, apalagi ketika terdapat campur tangan politik yang memperparah situasi,” ujar Prof. Hikmahanto.
Selain itu, tantangan politik juga turut mempersulit penegakan hukum di Indonesia. Permainan kekuasaan dan intervensi politik seringkali mempengaruhi proses hukum di negara ini. Menurut Yusril Ihza Mahendra, seorang politikus dan pakar hukum, “Ketika kepentingan politik diutamakan di atas keadilan, maka penegakan hukum akan terkendala. Hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.”
Dalam upaya mengatasi tantangan sosial dan politik tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Menurut Nawawi Pomolango, Ketua KPK periode 2019-2023, “Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.”
Meskipun tantangan sosial dan politik dalam penegakan hukum di Indonesia sangat kompleks, namun bukan berarti tidak ada solusi. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.